Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

19 Apr 2026 • 18:03 • admin

NTBCRIME.COM – Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban sipil dalam operasi militer TNI terhadap kelompok TPNPB-OPM di Kampung Kembru, Kabupaten Puncak, Papua.

Menurut Anis, peristiwa tersebut menewaskan 12 warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, serta menyebabkan belasan lainnya mengalami luka-luka serius. Komnas HAM saat ini masih mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan jumlah korban serta kondisi mereka.

“Peristiwa ini menyebabkan 12 warga sipil meninggal dunia termasuk kelompok rentan yaitu anak dan perempuan dengan kondisi luka tembak, belasan warga sipil lainnya mengalami luka-luka serius. Sampai saat ini Komnas HAM masih terus mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan jumlah korban dan kondisinya,” kata Anis dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.

BACA JUGA

Refly Harun Sebut Informasi P21 Kasus Ijazah Jokowi Tidak Benar Pemprov DKI Patuhi Proses Hukum Kasus Longsor Sampah Bantargebang DPR Sahkan UU PPRT, Atur Upah, Jaminan Sosial hingga Sanksi bagi Penyalur

Ia menegaskan bahwa serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun di luar perang, merupakan pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional.

Komnas HAM menekankan bahwa warga sipil, khususnya kelompok rentan, harus mendapat perlindungan dan perhatian ekstra dari seluruh pihak, terutama negara.

“Komnas HAM mendesak Panglima TNI untuk melakukan evaluasi terhadap operasi penindakan TPNPB-OPM yang dilakukan Satgas Habema dan proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tuntas demi tegaknya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya,” tegas Anis.

Selain itu, Komnas HAM memastikan akan menelusuri dugaan aksi kekerasan yang terjadi dalam peristiwa tersebut.