Wakil Presiden Gibran Menyikapi Kasus Teror Air Keras Terhadap Andrie Yunus

NTB Crime – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kepedulian yang mendalam terkait insiden teror air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Kejadian ini mengundang perhatian dari banyak pihak, termasuk pemerintah.

Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, mengungkapkan bahwa Gibran menekankan betapa pentingnya memberikan jaminan keselamatan bagi setiap warga negara serta menjaga ruang demokrasi di Indonesia agar tetap sehat dan terbuka. “Wakil Presiden menegaskan pentingnya keselamatan setiap individu dan menjaga ruang demokrasi dalam kondisi yang baik,” jelas Tina dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Tina juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan. Dia menekankan, “Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap insiden kekerasan terhadap warga negara ditangani dengan serius dan adil.”

Tina mengutuk tindakan teror yang dialami Andrie Yunus, menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan hukum serta nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Dia mempertegas komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan medis dan pemulihan kepada korban serta memantau perkembangan dalam penegakan hukum yang tengah berlangsung.

Dimas Bagus Arya, Koordinator KontraS, melaporkan bahwa Andrie Yunus mengalami serangan air keras pada Kamis (12/3) malam setelah menghadiri sebuah acara podcast di Jakarta Pusat. Insiden itu terjadi sekitar pukul 23.00 WIB ketika Andrie didatangi oleh orang tidak dikenal yang menyiramkan air keras.

Menurut Dimas, akibat serangan tersebut, Andrie menderita luka serius di beberapa bagian tubuh, terutama pada area tangan, wajah, dada, dan mata. Dimas juga menyampaikan ciri-ciri pelaku yang diduga mengenakan kaos putih-biru dan helm hitam, agar dapat segera diidentifikasi oleh pihak berwenang.

Pemerintah berharap semua pihak dapat memberikan kepercayaan kepada proses hukum yang berlangsung dan bersama-sama menjaga situasi keamanan yang kondusif.