DPR Dorong Penuntasan Kasus Teror Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus

NTB Crime – Anggota Komisi III DPR dari berbagai fraksi menegaskan komitmen mereka untuk mengusut tuntas kasus teror penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar untuk ketiga kalinya ini menyoroti perkembangan penyelidikan sejak insiden tersebut terjadi pada 12 Maret 2026.

Rapat pertama berlangsung pada 16 Maret, di mana anggota mendorong agar pihak berwenang segera mengidentifikasi aktor intelektual di balik serangan tersebut. Rapat kedua pada 18 Maret sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertugas memantau jalannya kasus.

Pada rapat ketiga yang diadakan baru-baru ini, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa Panja akan diperluas untuk melibatkan semua anggota dan pimpinan fraksi di Komisi III. Dia juga menyatakan bahwa mereka akan membuka kemungkinan untuk melibatkan anggota dari Komisi lainnya, terutama Komisi XIII yang fokus pada isu hak asasi manusia.

“Rapat hari ini belum mencapai kesimpulan final. Kami tetap akan menggelar rapat pleno khusus untuk membahas perkara ini lebih lanjut,” jelas Habib.

Poin-Poin Penting Rapat Terkait Kasus Andrie Yunus

• Fraksi PDIP dan Demokrat sepakat mendukung pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki kasus tersebut. I Wayan Sudirta dari PDIP menekankan pentingnya penyelidikan independen.
• Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat menyoroti perlunya melibatkan institusi terkait dan tokoh-tokoh penting dalam TGPF sebagai langkah menjaga kredibilitas.
• Irjen Pol purnawirawan Rikwanto dari Fraksi Golkar menyatakan bahwa pelimpahan kasus ke Puspom TNI masih menimbulkan kebingungan, namun berharap agar semua pihak mengikuti perkembangan.
• Anggota dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menekankan pentingnya mengusut aktor intelektual dan mencegah kesan impunitas dalam kasus ini.
• Bimantoro dari Fraksi Gerindra dan Mercy Barends dari Fraksi PDIP sepakat bahwa pengungkapan aktor intelektual harus menjadi prioritas demi penegakan hukum dan demokrasi.

Dengan demikian, penanganan kasus teror terhadap Andrie Yunus menjadi sorotan utama, dan semua anggota DPR berharap agar keadilan dapat terwujud tanpa adanya kesan ketidakadilan.