Bupati Cilacap Terjaring Kasus Korupsi, Ancaman Rotasi untuk Kepala Dinas

NTB Crime – Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, tengah berada di bawah sorotan setelah diduga melakukan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) yang ditetapkan. Hal ini diungkapkan oleh Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Sabtu (14/3), usai mengumumkan penetapan tersangka terhadap Syamsul dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sadmoko Danardono.

Asep menyatakan, sejumlah kepala dinas mengungkapkan adanya kekhawatiran akan rotasi jabatan jika tidak memenuhi permintaan Bupati. “Ada kekhawatiran dari beberapa saksi, termasuk kepala-kepala dinas, bahwa jika tidak memenuhi permintaan dari saudara AUL ini, mereka akan digeser,” tambahnya.

KPK menyebutkan bahwa THR tersebut direncanakan akan dibagikan kepada individu dan pihak eksternal di lingkungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap. Syamsul menargetkan pengumpulan uang mencapai Rp510 juta sebelum batas waktu 13 Maret. Namun, melalui beberapa pihak, termasuk Sekda, jumlah tersebut melonjak menjadi Rp750 juta.

Setiap perangkat daerah serta layanan kesehatan daerah dikenakan THR dengan kisaran mulai dari Rp75 juta hingga Rp100 juta. Meskipun begitu, jumlah yang diterima bisa turun hingga Rp3 juta per perangkat daerah dalam pelaksanaannya. Hasil pengumpulan menunjukkan total uang yang berhasil dihimpun mencapai Rp610 juta, yang kemudian menjadi barang bukti dan disita oleh KPK.

Asep menambahkan, selama periode 9-13 Maret 2025, sebanyak 23 perangkat daerah di Kabupaten Cilacap telah menyetorkan total uang yang diminta Bupati, mencapai Rp610 juta. Saat ini, Syamsul dan Sadmoko terancam dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.