Pemprov NTB Fokus pada Data Inklusif dalam Perencanaan Pembangunan

NTB Crime – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan pentingnya transformasi dalam perencanaan pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kini harus berlandaskan data yang terpilah dan terintegrasi, terutama yang berkaitan dengan kelompok rentan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Khalik, yang juga merupakan Juru Bicara Pemprov NTB, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Prime Park Hotel Mataram pada Rabu (1/4/2026).

Lokakarya ini diadakan oleh Bappeda NTB bekerja sama dengan Program SKALA, dan dihadiri oleh Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, serta perwakilan dari berbagai organisasi sosial dan perangkat daerah yang fokus pada isu perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, menekankan bahwa pembangunan tanpa dukungan data yang akurat berpotensi tidak tepat sasaran, sehingga dapat mengabaikan kelompok yang paling membutuhkan bantuan. “Asumsi tidak lagi cukup. Kita harus mengetahui siapa yang tertinggal dan di mana ketimpangan terjadi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa tantangan utama dalam pembangunan saat ini bukan hanya ketersediaan program, tetapi ketepatan sasaran. Tanpa data yang terpilah dan terintegrasi, kebijakan yang diambil berisiko tidak memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.

Menurutnya, Pemprov NTB telah menciptakan dasar dengan meluncurkan Portal NTB Satu Data dan DT-SEN. Dia juga mengakui adanya tantangan dalam menyediakan data terpilah serta integrasi antar sistem, yang perlu diperbaiki agar data dapat berfungsi secara optimal dalam Musrenbang.

“Data harus menjadi instrumen untuk mengubah cara kita merencanakan pembangunan, bukan hanya sekadar laporan,” tegasnya.

Ahsanul menambahkan bahwa seluruh perangkat daerah harus berkomitmen untuk memberi kontribusi dalam menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat. Data yang dikumpulkan diharapkan dapat mencerminkan kondisi nyata kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor serta kemitraan dengan Program SKALA menjadi sangat penting agar pengelolaan data tidak berjalan secara terpisah. Aka juga mendorong agar Musrenbang bertransformasi menjadi forum yang berlandaskan data dan bukan sekadar agenda tahunan.

“Musrenbang harus berubah menjadi forum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tuturnya. Melalui lokakarya ini, diharapkan terjadi kesepahaman lintas sektor mengenai pentingnya penggunaan data inklusif dan langkah konkret untuk mengintegrasikan data dalam perencanaan TEMBANG PUGIS Tahun 2026.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa jauh kita dapat menghadirkan keadilan bagi semua pihak,” tutupnya.