Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-30 di NTB

NTB Crime – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merayakan Hari Otonomi Daerah yang ke-30 dengan mengadakan apel di halaman Bumi Gora, kantor Gubernur NTB, pada Senin (27/4/2026).

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam sambutannya menyampaikan bahwa otonomi daerah memegang peranan penting dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam mencapai tujuan ini.

“Perayaan ini harus menjadi komitmen bersama untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan,” tambahnya.

Tema peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini, yaitu “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya lokal sambil memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Menteri Dalam Negeri juga menegaskan bahwa suksesnya pembangunan nasional sangat tergantung pada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. “Tanpa adanya kolaborasi yang kuat, tujuan pembangunan tidak akan tercapai seoptimal mungkin,” ujarnya.

Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, beberapa langkah strategis akan menjadi fokus utama, di antaranya:

• Integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas pembangunan.
• Reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung oleh digitalisasi dan inovasi daerah untuk mempercepat pelayanan publik.
• Penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan manajemen keuangan yang mandiri.
• Peningkatan kerjasama antar daerah dalam menangani isu strategis lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, dan ekonomi regional.

Pemerintah daerah juga diharapkan fokus pada pemenuhan layanan dasar dan pengurangan ketimpangan, terutama dalam akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, terutama di daerah yang tertinggal dan terpencil.

Dalam menghadapi tantangan global, penguatan ketahanan daerah menjadi perhatian, mencakup ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim.

Beberapa agenda prioritas juga disoroti, seperti swasembada pangan, pengelolaan air yang berkelanjutan, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta pengembangan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja.

Di sektor sosial, perhatian diberikan pada peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan melalui kolaborasi lintas sektor dan digitalisasi layanan, serta program gizi untuk masyarakat.

Di penghujung sambutan, ditegaskan bahwa pencapaian 30 tahun otonomi daerah harus menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa terwujud secara merata di seluruh Indonesia.