Ketegangan AS-China Terkait Selat Hormuz

NTB Crime – Presiden Donald Trump menunjukkan ketidakpuasan terhadap China setelah Beijing menolak permintaannya untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz serta melawan Iran. Menurut laporan Reuters yang dirilis pada Senin (16/3), Trump berharap China bersedia membantu membuka blokade yang dilakukan Iran di Selat Hormuz.

Trump berharap kapal perang China sudah tiba di Selat Hormuz sebelum pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping di Beijing yang dijadwalkan pada akhir Maret 2026. Namun, sinyal dari Beijing menunjukkan bahwa pengiriman kapal perang ke wilayah tersebut tidak akan dilakukan. Hal ini membuat Trump mempertimbangkan untuk menunda kunjungannya ke China.

“Saya percaya China seharusnya turut berkontribusi, mengingat mereka mendapatkan sekitar 90 persen pasokan minyak dari Selat Hormuz. Kami mungkin akan menunda perjalanan ke China,” ungkap Trump dalam kutipan dari Reuters.

Di sisi lain, pihak China mengonfirmasi bahwa mereka terus berkomunikasi dengan AS mengenai kunjungan Trump. Namun, Beijing menegaskan belum ada keputusan resmi terkait penundaan tersebut.

Trump sebelumnya juga meminta negara-negara lain untuk mengirim kapal angkatan laut guna mengawal lalu lintas di Selat Hormuz, menyusul ketegangan yang meningkat antara AS-Israel dan Iran yang telah menciptakan kekacauan di Timur Tengah serta mempengaruhi pasar energi global. Ia menekankan bahwa negara-negara yang sangat bergantung pada minyak Teluk memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan Selat Hormuz.

Trump berharap negara-negara seperti China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris dapat berpartisipasi. Namun, ia harus menerima kenyataan bahwa beberapa negara, termasuk Jepang, Australia, dan Kanada, telah menyatakan tidak akan mengirimkan kapal perang ke kawasan tersebut.

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menjelaskan bahwa negaranya, yang terikat oleh konstitusi yang menolak perang, tidak memiliki rencana untuk mengirimkan kapal angkatan laut ke Timur Tengah, meskipun Jepang memperoleh 95 persen pasokan minyaknya dari wilayah tersebut. Takaichi menambahkan, “Kami tidak telah membuat keputusan terkait pengiriman kapal pengawal. Kami terus meneliti langkah yang dapat diambil Jepang sesuai dengan hukum yang berlaku.”