Ketegangan di DK PBB: AS Tegaskan Ancaman Nuklir Iran

NTB Crime – Pertikaian antara Amerika Serikat dan sekutu dengan Rusia serta China kembali memanas dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Kamis (12/3) yang membahas isu mengenai Iran.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengungkapkan bahwa Rusia dan China berusaha melindungi Iran dengan menghambat operasi Komite 1737, yang bertugas mengawasi sanksi terkait program nuklir Iran. Komite ini dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1737 yang diadopsi pada 23 Desember 2006.

“Semua negara anggota PBB diwajibkan untuk menerapkan embargo senjata terhadap Iran dan melarang semua transaksi serta perdagangan teknologi rudal, selain membekukan aset keuangan yang terkait,” tegas Waltz dalam pidatonya, merujuk pada laporan dari Reuters.

Waltz juga menekankan bahwa ketentuan PBB yang akan diaktifkan kembali bukan hanya sekadar tindakan sewenang-wenang, melainkan langkah penting untuk menangani ancaman yang diakibatkan oleh program nuklir, pengembangan rudal, dan dukungan Iran terhadap terorisme.

Dia mencatat bahwa tindakan Rusia dan China untuk memblokir pembahasan tentang Iran—yang ketuaannya bulan ini dipegang oleh AS—telah gagal, dengan hasil pemungutan suara 11-2 dan dua abstain.

Saat pertemuan berlangsung, Waltz merujuk pada pernyataan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang menyebut Iran sebagai satu-satunya negara non-senjata nuklir yang memperkaya uranium hingga 60 persen, yang tidak diawasi karena Iran menolak memberikan akses kepada IAEA.

Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menuduh AS dan sekutunya menciptakan kepanikan terkait dugaan program senjata nuklir Iran yang belum terkonfirmasi oleh IAEA. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut berpotensi memicu operasi militer lebih lanjut di Teheran.

Dengan nada serupa, Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, mengecam Washington sebagai “penghasut” dalam krisis nuklir, sambil menyoroti bahwa kekerasan yang diterapkan AS selama negosiasi justru menggagalkan upaya diplomatik.

Dari sisi Iran, Duta Besar Amir Saeid Iravani menyatakan bahwa program nuklir negaranya bersifat damai dan menolak tuduhan yang digunakan untuk membenarkan sanksi. Dalam konteks ini, Presiden AS Donald Trump sebelumnya pernah menjadikan program nuklir Iran sebagai dasar serangan terhadap Teheran, mengklaim bahwa Iran dapat memiliki senjata nuklir dalam waktu singkat jika tidak segera diserang.

Bulan ini, Inggris dan Prancis juga menyatakan kepada DK PBB bahwa sanksi baru terhadap Iran diperlukan, mengingat kegagalan Teheran dalam meredakan kekhawatiran tentang program nuklirnya, dengan Prancis menyebut bahwa uranium yang dimiliki Iran saat ini cukup untuk memproduksi sepuluh perangkat nuklir.