KPK Ungkap Kerugian Negara Hingga Rp24 Miliar dalam Kasus Bupati Pekalongan

iMedia Diterbitkan 5 March 2026 01:31 WIB

NTB Crime – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian yang dialami negara akibat tindakan korupsi Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mencapai angka yang signifikan, yakni Rp24 miliar. Menurut KPK, jumlah tersebut seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekitar 400 rumah layak huni di daerah tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), sebuah perusahaan yang dibentuk oleh keluarga Fadia, terlibat dalam kontrak senilai Rp46 miliar dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk periode 2023-2026.

Namun, yang mengejutkan adalah bahwa dari total dana tersebut, hanya sekitar Rp22 miliar yang digunakan untuk membayar pegawai outsourcing. Asep menegaskan, “Jika dana sebesar Rp24 miliar tersebut digunakan untuk membangun rumah, maka akan ada sekitar 400 unit rumah yang dapat dibangun, dengan anggaran Rp50 juta per rumah.”

BACA JUGA

Beredar Kabar KPK Gelar OTT di Lombok Barat Menhut Raja Juli Berpeluang Jadi Tersangka Dugaan Amplop Kuansing Kasus Febrie Jadi Ujian Komitmen Indonesia Bersihkan Korupsi Kelas Kakap

Lebih lanjut, Asep juga menyoroti potensi penggunaan dana tersebut untuk infrastruktur. “Jika dana ini dialokasikan untuk pembangunan jalan kabupaten, maka dapat menciptakan jalan sepanjang 50 hingga 60 kilometer, dengan biaya Rp250 juta per kilometer,” ujarnya.

Asep menggarisbawahi betapa besar dampak yang bisa dihasilkan jika dana tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia merinci bahwa dari Rp24 miliar yang disebut sebagai ‘kelebihan’ pembayaran gaji pegawai outsourcing, Rp19 miliar di antaranya dibagikan kepada keluarga bupati, yang merupakan 40 persen dari total transaksi.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq: Rp5,5 miliar
Suami bupati, Mukhtaruddin Ashraf Abu: Rp1,1 miliar
Direktur PT RNB Rul Bayatun: Rp2,3 miliar
Anak bupati Muhammad Sabiq Ashraff: Rp4,6 miliar
Anak bupati Menhaz Na: Rp2,5 miliar
Penarikan tunai: Rp3 miliar

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat berharap tindakan tegas dapat diambil untuk mencegah praktik korupsi serupa di masa mendatang.

Informasi ini dikutip dari iNews.

iMedia

iMedia adalah penulis di bawah jaringan Inspira Media, sebuah ekosistem media digital yang berfokus pada penyajian berita, opini, dan informasi aktual secara cepat, akurat, dan relevan.